Berdasarkan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar merupakan Kecamatan Tipe A dengan tugas sebagai berikut:

1. Kecamatan (Camat)
   1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
   2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
   3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
   4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan peraturan bupati;
   5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
   7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
   8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
   9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Sekretaris Kecamatan

   Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, menyelia dan memeriksa tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, pengelolaan keuangan serta pengelolaan umum kepegawaian.

   Uraian tugas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

   1. merencanakan dan merumuskan perencanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
   2. merencanakan penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur (SOP) di sekretariat;
   3. menyelia pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
   4. memeriksa hasil pelaksanaan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
   5. menetapkan laporan program kerja dan pelaporan capaian kinerja, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
   6. membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
   7. mendisposisikan kegiatan kepada subbagian yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan profesional;
   8. menyelenggarakan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan, dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;
   9. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;
   10. menyelenggarakan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset, dan perlengkapan;
   11. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), KUA-PPAS, RKA, DPA, RKAP dan DPPA, laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LKPJ berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
   12. mengkoordinasikan dan menyelia pengelolaan surat menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
   13. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
   14. mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
   15. mengkoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Camat dan kegiatan kecamatan, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta pendokumentasian produk hukum kepegawaian;
   16. memfasilitasi penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil lingkup Kecamatan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian lainnya;
   17. memberikan usul dan saran kepada Camat selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
   18. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
   19. melaksanakan pengkoordinasian dalam lingkup kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
   20. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, Instansi terkait dan mitra kerja lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
   21. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan;
   22. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

   Sekretariat Kecamatan, membawahi:

   1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

      Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan pelaporan capaian kinerja kecamatan dan pengelolaan administrasi serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kecamatan.

      Uraian tugas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

      1. mengonsep rencana dan program kerja penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
      2. mengonsep bahan kebijakan program kerja penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
      3. melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
      4. melaksanakan penyusunan pelaporan capaian kinerja Kecamatan;
      5. melaksanakan koordinasi teknis penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan kerja Kecamatan;
      6. melaksanakan penyusunan bahan dan materi penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), KUA-PPAS, RKA, RKAP dan laporan kinerja bulanan, triwulanan dan tahunan serta LKPJ dan LKPJ berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja atau laporan sejenis sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
      7. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
      8. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja serta aset Kecamatan;
      9. melaksanakan penyusunan dan mengkoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
      10. merencanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
      11. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan;
      12. melaksanakan fasilitasi pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kecamatan;
      13. melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan serta aset Kecamatan;
      14. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dan aset dengan para Kepala Bidang di lingkungan Kecamatan;
      15. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset;
      16. mengonsep laporan bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan;
      17. mengonsep laporan bahan pengendalian internal, akuntabilitas kinerja dan laporan kinerja serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Kecamatan;
      18. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan;
      19. memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
      20. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
      21. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan data dan informasi;
      22. melaksanakan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas;
      23. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan subunit kerja lain di lingkungan Kecamatan; dan
      24. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

      Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

      Uraian tugas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

      1. mengonsep rencana dan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
      2. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
      3. melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;
      4. mengonsep bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan umum dan kepegawaian;
      5. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas pegawai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
      6. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku;
      7. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya, konsultasi kepada atasan, meminta masukan dari bawahan guna mendapatkan bahan penyelesaian kegiatan umum dan kepegawaian;
      8. melaksanakan pengadaan serta mendistribusikan kebutuhan alat tulis kantor (ATK), barang perlengkapan dan peralatan kantor;
      9. melaksanakan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan mengusulkan penghapusan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku;
      10. menyelenggarakan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
      11. menyelenggarakan penerimaan pegawai tidak tetap di lingkup Kecamatan;
      12. mengonsep persiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
      13. melaksanakan penghimpunan dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
      14. melaksanakan penyelesaian administrasi pegawai negeri sipil Kecamatan meliputi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penilaian Angka Kredit, Bezetting, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), penilaian prestasi kerja dan administrasi kepegawaian lainnya;
      15. memberikan usul dan saran kepada Sekretaris selaku atasan langsung melalui telaahan staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
      16. menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
      17. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan;
      18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Kepala Seksi Pemerintahan

   Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan urusan bidang pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan serta fasilitasi pembinaan pemerintahan desa.

   Uraian tugas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

   1. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, keagrariaan dan administrasi kependudukan;
   2. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, keagrariaan dan administrasi kependudukan;
   3. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, keagrariaan dan administrasi kependudukan;
   4. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis di bidang pemerintahan umum, pembinaan pemerintahan desa/kelurahan, keagrariaan dan administrasi kependudukan;
   5. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
   6. melaksanakan penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap Pemerintah Kelurahan, meliputi:
      1. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
      2. penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
      3. penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
      4. penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan/atau penghapusan Kelurahan;
      5. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;
      6. penyiapan bahan dalam rangka kerja sama antar Kelurahan;
      7. penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga kemasyarakatan;
      8. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan.
   7. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
   8. melaksanakan fasilitasi lomba desa dan kelurahan;
   9. melaksanakan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD;
   10. melaksanakan fasilitasi, pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
   11. melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik di desa/kelurahan;
   12. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
   13. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan;
   14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

   Seksi Ketenteraman Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala desa serta perlindungan masyarakat.

   Uraian tugas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

   1. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
   2. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
   3. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
   4. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
   5. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan dan penyajian data penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
   6. melaksanakan penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta perlindungan masyarakat;
   7. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan dan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan Linmas;
   8. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah dengan instansi terkait;
   9. memberikan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan perizinan meliputi mengumpulkan orang banyak (izin keramaian), rekomendasi izin reklame, rekomendasi izin spanduk, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   10. melaksanakan pengkoordinasian dan memfasilitasi nonperizinan meliputi pemberian legalisasi rekomendasi SKCK, legalisasi surat keterangan kehilangan, legalisasi administrasi masuk TNI/POLRI, legalisasi bebas narkoba;
   11. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif), obat dan bahan berbahaya lainnya;
   12. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
       1. penanggulangan bencana;
       2. penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
       3. penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat);
       4. melakukan pengamanan terhadap kejadian orang bunuh diri, kebakaran, kecelakaan, kematian tidak wajar dan penemuan mayat;
       5. memantau dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan kepala desa dan peraturan perundang-undangan lainnya.
   13. menyiapkan bahan materi mengenai ketenteraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan;
   14. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketenteraman lingkungan dan melakukan pengamanan wilayah;
   15. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
   16. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
   17. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan;
   18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

   Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam menyelenggarakan urusan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

   Uraian tugas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

   1. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
   2. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
   3. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
   4. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
   5. melaksanakan penyiapan bahan perizinan dan pelayanan umum di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
   6. memberikan pertimbangan teknis terkait pelaksanaan permohonan perizinan dan pelayanan umum di bidang ekonomi dan pembangunan seperti IMB, surat keterangan dalam proses, rekomendasi IPPT, rekomendasi izin lokasi, rekomendasi izin pemanfaatan material pematangan lahan (tanah kaolin), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), rekomendasi izin gangguan (HO), rekomendasi izin penumpukan barang (IPB) sesuai dengan prosedur;
   7. melaksanakan pembantuan dalam pelaksanaan pengawasan atas pengambilan Sumber Daya Alam (SDA) tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   8. melaksanakan penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
   9. melaksanakan fasilitasi dana kelurahan;
   10. melaksanakan fasilitasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
   11. melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana (KB) dan penyuluhan program wajib belajar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   12. melaksanakan pemberian perizinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, pengkoordinasian di bidang perindustrian, perdagangan, pertambangan, energi, perkoperasian, UKM, perekonomian, kesehatan masyarakat, golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan sebagai bahan pelaporan untuk disampaikan ke instansi terkait;
   13. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
   14. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan tertib administrasi desa/kelurahan;
   15. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup Kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
   16. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
   17. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup

   Seksi Kemasyarakatan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam urusan penyelenggaraan di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup.

   Uraian tugas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

   1. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
   2. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
   3. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
   4. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
   5. memberikan pertimbangan teknis terkait bidang kemasyarakatan dan lingkungan hidup;
   6. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pembinaan, monitoring, perkembangan penyelenggaraan, antara lain:
      1. lingkungan hidup;
      2. budaya;
      3. pariwisata;
      4. kebersihan;
      5. ketenagakerjaan;
      6. transmigrasi;
      7. pendidikan;
      8. kesehatan;
      9. keagamaan;
      10. kewanitaan;
      11. pemuda dan olahraga;
      12. pelaksanaan bantuan sosial pada warga kurang mampu;
      13. korban bencana;
      14. orang terlantar;
      15. nilai-nilai kesetiakawanan sosial pelaksanaan penyuluhan sosial;
      16. pendataan masalah kesejahteraan sosial dan potensinya;
      17. pemberian pelayanan legalisasi/dispensasi nikah;
      18. surat keterangan gaib;
      19. surat keterangan tidak mampu;
      20. legalisasi ahli waris;
      21. rekomendasi kremasi dan pemakaman;
      22. surat keterangan pergi haji;
      23. surat keterangan cerai berdasarkan peraturan perundang-undangan.
   7. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olahraga termasuk pengentasan kemiskinan;
   8. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
   9. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
   10. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
   11. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
   12. melaksanakan pemberian perizinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, pemberian rekomendasi pengawasan/pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi;
   13. melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan dan kebudayaan masyarakat di lingkungan wilayah kecamatan;
   14. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
   15. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya;
   16. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
   17. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   18. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Kepala Seksi Pelayanan

   Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan dalam penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan, merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan administrasi kecamatan.

   Uraian tugas tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

   1. mengonsep rencana dan program kerja pelaksanaan urusan di bidang pelayanan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
   2. mengonsep bahan kebijakan program kerja pelaksanaan urusan bidang pelayanan;
   3. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis bidang pelayanan;
   4. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
   5. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
   6. memeriksa dokumen/berkas permohonan pelayanan administrasi kecamatan;
   7. menyiapkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Survei Kepuasan Masyarakat;
   8. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
   9. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
   10. mengumpulkan, mengolah, menganalisis permohonan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan kecamatan;
   11. menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi pelayanan;
   12. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
   13. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dalam lingkup kecamatan terkait tugas dan fungsinya;
   14. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, DPRD, Sekretariat Daerah, instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya;
   15. melaksanakan kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
   16. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
   17. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.